## SISTEM INFORMASI NASIONAL ##

       Seperti yang kita ketahui, saat ini perkembangan teknologi informasi telah berkembang dengan pesat. Kalau menurut info yang saya baca, Negara kita telah mulai  membangun Sistem Informasi Nasional  sajak tahun 1997, di antaranya  Sistim Informasi Kepegawaian, Sistim Informasi Inventaris  dan Sistim Informasi monografi, namun ada beberapa hal yang menyebabkan Sistem tersebut tidak dapat berlanjut hingga saat ini, beberapa penyebabnya antara lain :

1.       Tidak adanya standarisasi Sistem Informasi yang dibuat oleh tiap-tiap provinsi, sehingga sulit di     integrasikan secara Nasional.

2.       Sistem Informasi yang single user, sehingga sulit di kerjakan secara kolektif, dengan kata lain banyaknya data yang harus di kerjakan tidak kunjung tuntas dengan Personal Computer.

3.       Teknologi yang relatif baru dalam kalangan pemerintahan, telematika serasa dipaksakan diimplementasikan secara top down tanpa memperhatikan personil yang terlibat sehingga berjalan ala kadarnya

            Sebenarnya saya agak heran, mengapa Sistem Informasi di negara kita tidak dapat berjalan lancar, padahal dana yang telah dikucurkan untuk proyek-proyek pembagunan dan pengembangan IT cukup besar.  Untuk membangun website DPR saja sampai di anggarkan ratusan juta rupiah, namun dengan anggaran sebesar itu sama sekali tidak ada mailServernya. Sempat malu juga saya ketika membaca berita saat komisi 8 DPR melakukan study banding ke Australia, saat ditanyakan email oleh wartawan, mereka memberikan jawaban “komisidelapan[at]yahoo[dot]com” . Mengapa Institusi sebesar itu anggotanya menggunakan email yahoo?

Kita bisa lihat negara besar seperti Amerika dengan Sistem Informasi yang telah tersentralisasi, sehingga pendataan kependudukan dapat tertata lebih rapih datanya,dengan begitu saya yakin tingkat kualitas keamanan nasional juga akan meningkat.  Contoh kasus: untuk mencari buronan, polisi tinggal memasukan data atau profil sang buronan ke list daftar buronan yang juga terintegrasi dengan database kependudukan. Di beberapa tempat penting seperti hotel, gedung pemerintahan, bandara, pelabuhan, stasiun, dll di pasangkan alat pendeteksi/pengenal sidik jari dan retina sebagai tanda pengenal orang yang akan masuk atau keluar dari tempat tersebut. Dan sistem secara realtime mencocokan data yang di dapat dengan daftar buronan tadi, jika cocok maka sistem meberikan sinyal ke kepolisian terdekat.

Namun nenurut berita yang saya baca juga Kini era itu sudah berubah. Pusat tidak lagi punya kuasa besar di daerah. Otonomi memberi kesempatan daerah untuk mengembangkan E-Government-nya tanpa harus “mungguk-mungguk” (baca : membungkuk-bungkukkan badan bak rakyat jelata melihat rajanya) kepada pusat. Sebaliknya, banyak daerah mampu membuktikan bahwa tanpa campur tangan pusat mereka mampu lebih maju, layak untuk membusungkan badan dan memimpin dalam pengembangan E-Government nasional. Membuktikan bahwa daerah mampu lebih maju dibanding Pemerintah pusat. Dan sudah saatnya pusat tidak lagi menganggap pengelola telematika/E-Government daerah sebagai bawahan, namun lebih pantas disejajarkan sebagai partner.

Serba terlambatnya kebijakan dan strategi pengembangan E-Government nasional menyebabkan pengelola E-Government daerah asyik dengan pengembangan E-Government-nya masing-masing. Namun kondisi ini ternyata justru membuat kesenjangan dalam pengembangan E-Government secara nasional. Hasilnya, kompleksitas integrasi database yang menjadi urat nadi Sistem Informasi Nasional makin menciptakan jurang pemisah antar daerah yang cukup tinggi. Sungguh disayangkan kreatifitas daerah dalam pengembangan Sistem Informasi E-Government justru menyebabkan permasalahan Sistem Informasi Nasional makin kompleks.

 

Dengan begini entah kapan Sistem Informasi Negara kita akan dapat setara dengan Sistem Informasi negara besar, jika tidak ada perubahan dari sistem Pemerintah kita.

Jangan Lupa Commentnya